Benarkah 3 Bank BUMN Indonesia di Gadaikan kepada China ?

Benarkah 3 Bank BUMN Indonesia di Gadaikan kepada China ? - Tiga bank milik negara yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI menandatangani kesepakatan pinjaman senilai total US$ 3 miliar dengan Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB), guna membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Tiga direktur utama bank pelat merah akhirnya membeberkan rincian utang senilai USD3 miliar atau setara Rp42 triliun dari China Development Bank (CDB). Penjelasan tersebut disampaikan dihadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI, kemarin sore (29/9/2015).

Tiga direktur utama tersebut adalah Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam, dan Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni.

Dalam penjelasan yang dikutip Kompas.com, Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan dalam lima tahun ke depan, perbankan butuh menyediakan dana untuk modal pembiayaan sekitar Rp2.750 triliun (sekitar USD130 miliar), atau separuh dari kebutuhan anggaran infrastruktur.

Pembiayaan tersebut bisa digunakan oleh pihak swasta atau BUMN yang akan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur.

Di sisi lain, lanjut Budi, hingga saat ini total dana pihak ketiga dari seluruh perbankan di Indonesia sebesar Rp4.300 triliun, dengan total kredit sebesar Rp3.800 triliun. Artinya, sisa likuiditas yang ada hanya sekitar Rp400 triliun (USD27 miliar).

"Dalam lima tahun ke depan dibutuhkan USD130 miliar untuk infrastruktur, uang yang ada sekarang hanya USD27 miliar, jadi short USD104 miliar. Kalau kita pengen mengeksekusi pembangunan infrastruktur sesuai RPJMN, itu kenapa kita harus menarik pinjaman dari CDB," kata Budi.

Pada kesempatan yang sama, Dirut BRI Asmawi menjelaskan alasan pinjaman dilakukan kepada CDB karena bunga pinjaman yang menarik. Dalam nota kesepahaman disepakati 70 persen pinjaman dalam bentuk dolar AS (USD), dan 30 persen pinjaman dalam bentuk Renminbi (RMB). Bunga pinjaman dalam USD ekuivalen 3,4 persen.

"Obligasi pemerintah di tenor 10 tahun, bunganya 4,3 persen, sedangkan obligasi korporasi bunganya 50 basis poin (bps) sampai 100 bps. Angka 3,4 persen, menjadi sangat menarik," kata dia.

Benarkah 3 Bank BUMN Indonesia di Gadaikan kepada China ? Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menilai pinjaman utang tiga bank BUMN tersebut memiliki setidaknya tiga risiko.

Pertama, utang tersebut berpotensi menggerus sumber penerimaan ketiga bank BUMN itu karena harus membayar cicilan pinjaman dalam jangka panjang.

Kedua, proyek infrastruktur yang menjadi alasan pinjaman, hingga kini kini belum selesai pembahasannya. Karena, masih ada sejumlah persoalan yang terjadi seperti pembebasan lahan dan keamanan.

Ketiga, tingkat pengembalian utang sangat tergantung pada berhasil atau tidaknya proyek infrastruktur itu. Seharusnya, pemerintah dapat memastikan terlebih dahulu jika proyek infrastruktur yang ingin dikerjakan memiliki nilai ekonomis.

Kronologi pinjaman

Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo menjelaskan kronologi pembicaraan mengenai pinjaman tersebut yakni berawal saat kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Great Hall of The People, Beijing, pada 26 Maret 2015.

"Dalam pertemuan itu dihasilkan Memorandum of Understanding (MoU) di berbagai bidang, termasuk keuangan, perindustrian, infrastruktur, penanggulangan bencana, dan antariksa," kata Gatot di Gedung DPR RI seperti yang dikutip Metrotvnews.com di Senayan, Selasa, 29 September.

Menindaklanjuti hasil kunjungan ke Tiongkok dan Jepang, Presiden Jokowi melakukan rapat kabinet pada 30 Maret 2015.

Dalam rapat tersebut, Presiden meminta Menteri Koordinator Perekonomian saat itu Sofyan Djalil dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan antara Indonesia dengan Tiongkok.

Baca Juga: Bisnis Rajut Sangat Cocok Untuk Mahasiswi

Selanjutnya Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan pertemuan dengan Chairman Xu Shaosi-NDRC dan BUMN Tiongkok sebanyak tiga kali yaitu pada Maret, Juni, dan September 2015.

Lalu pada 16 September, Menteri Rini bersama tiga Dirut Bank BUMN (Mandiri, BNI, BRI) melakukan penandatanganan (signing) pinjaman lunak B to B dengan Presiden Direktur CDB Mr Zheng Zhijie sebesar USD3 miliar, dengan peruntukkan masing-masing bank sebesar USD1 miliar.

Penandatanganan kesepakatan pinjaman dilakukan Direktur Utama Bank Mandiri Budi G. Sadikin, Direktur Utama BRI Asmawi Syam dan Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni dengan Presiden Eksekutif Zeng Zhijie, disaksikan Menteri BUMN Rini Sumarno dan Kepala Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi (National Development and Reform/NDRC) Xu Shaoshi di Beijing, Rabu (16/9) malam.

Dari total pinjaman tersebut, masing-masing bank yaitu Bank Mandiri, BRI dan BNI, menerima pinjaman sebesar satu miliar dollar AS dengan jangka waktu 10 tahun. Selain itu 30 % dari dana pinjaman tersebut akan diterima dalam mata uang Renminbi (RMB).

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Sadikin, kepada Antara mengatakan pinjaman tersebut selaras dengan program pemerintah yang akan memfokuskan sektor infrastruktur.

"Kami berharap langkah ini dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang jauh lebih baik di masa datang. Kami bertiga, Bank Mandiri, BNI dan BRI, akan sindikasi untuk proyek infrastruktur dengan pinjaman ini," katanya.

Hingga Juni 2015, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan ke sektor infrastruktur sebesar Rp38,2 triliun. Pembiayaan itu digunakan untuk pembangunan dan pengembangan proyek-proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan lainnya.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengemukakan, pinjaman dari CDB akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur baru yang menjadi prioritas pemerintah seperti kereta Light Rail Transit (LRT), pelabuhan hingga jalan tol.

"Selain infrastruktur, kita juga akan gunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bisa meng-'create' kredit ekspor mengingat dana ini kan berbentuk valas," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BNI Achmad Baiquni menuturkan, pinjaman dari CDB akan memperbaiki komposisi pendanaan valas dengan memperpanjang "maturity profile", sekaligus meningkatkan kapasitas BNI dalam membiayai proyek-proyek jangka panjang dengan skema "match term funding".

"Pinjaman ini akan menjadi dana siaga untuk membiayai pengembangan infrastruktur di Indonesia," kata Baiquni.

Pembiayaan infrastruktur yang telah disalurkan BNI hingga akhir Semester I 2015 mencapai Rp62,3 triliun ke beberapa sektor, antara lain telekomunikasi, konstruksi (jalan tol, pelabuhan, bandar udara), dan kelistrikan. 

Benarkah 3 Bank BUMN Indonesia di Gadaikan kepada China ? TIDAK!!, Menteri Rini menegaskan, pemerintah tak ikut campur dalam hal ini. Pinjaman tersebut murni ditarik sebagai aksi korporasi ketiga bank tersebut, untuk pembiayaan infrastruktur.

"Ini, kan, business to business antarbank," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (21/9/2015).

PT Bank Mandiri Tbk, menegaskan kabar bahwa tiga bank BUMN dijadikan jaminan pinjaman ke Tiongkok adalah berita hoax (kabar bohong). Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas, mengatakan isu tersebut tidak berdasarkan data, atau fakta.

"Data enggak ada ngomong begitu, kan menggoyang pemerintah," ujarnya di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (21/9).

Menurutnya, jika perbankan nasional dijaminkan sahamnya, harus melalui perizinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. Perubahan apa pun yang dijaminkan harus melalui DPR, seperti penambahan modal dan penyertaan modal negara (PMN) harus meminta izin kepada DPR.

Rohan menjelaskan, program pembangunan infrastruktur membutuhkan dana besar sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, aset kredit yang dapat diberikan oleh perbankan di Indonesia tidak akan cukup membiayai proyek tersebut jika tidak melakukan pinjaman.

Penulis: Rudiansyah Putra (rudi@dibagi.net)